Crop circle

crop circle yang betul, gambar diatas atau yang bawah???
bingung jadinya.

Varietas Padi Tahan Wereng Cokelat

Hama wereng cokelat merupakan salah satu hama utama padi yang telah
menjadi kendala dan merugikan para petani padi di Indonesia. Balai Besar
Penelitian Padi (BB Padi) di Sukamandi (Jawa Barat) telah menghasiIkan
beragam jenis padi baru yang tahan wereng cokelat.
Berdasarkan data dari Direktorat Periindungan Tanaman (DitIin, 2010), lahan
sawah yang terserang hama wereng cokelat terdapat di Provinsi Jawa Barat, Banten,
Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Aceh.
Sebagian besar daerah endemis wereng cokelat tersebar di Pulau Jawa, yaitu Jawa
Tengah (32 Kabupaten), Jawa Timur (27 Kabupaten), Jawa Barat (19 Kabupaten),
Jawa Timur (19 Kabupaten), dan Banten (6 Kabupaten).

download pdf teks

Belasan Pabrik Pupuk Organik Terancam Bangkrut

Metrotvnews.com, Malang: Sebanyak 18 pabrik pupuk organik yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, terancam gulung tikar. Pasalnya, produk mereka ditolak pabrik Petroganik, Gresik.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Pemkab Malang, Dr Rudianto MA, mengatakan, Petroganik yang dikembangkan PT Petrokimia Gresik itu sudah tidak mampu lagi menampung produksi dari Kabupaten Malang.

"Gudang milik Petroganik yang berkapasitas 100 ribu ton itu sudah penuh, sehingga tidak mampu lagi menampung produksi dari pabrik lain, termasuk dari 18 pabrik pupuk organik yang ada di Kabupaten Malang," ucapnya di Malang, Sabtu (29/1).

-full teks-

Bibit Padi Hibrida Picu Hama Wereng

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Slawi - Varietas bibit padi hibrida dan local dinilai menjadi pemicu munculnya hama yang menyerang tanaman padi saat ini. Sejumlah jenis bibit padi bibit lokal dan hibrida ini dinilai tak cocok ditanam saat terjadi perubahan iklim yang ektrem seperti sekarang.

“Jenis tanaman dari varieties tersebut sering memicu pertumbuhan hama wereng dan riskan menimbulkan kerugian,” ujar Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tegal, Toto Subandrio, Minggu (30/1).

full teks

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN, SERTA STRATEGI ANTISIPASI DAN TEKNOLOGI ADAPTASI

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah katulistiwa termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, dan suhu udara, serta peningkatan kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan merupakan beberapa dampak serius perubahan iklim yang dihadapi Indonesia.
Perubahan iklim akan menyebabkan: (a) seluruh wilayah Indonesia mengalami kenaikan suhu udara, dengan laju yang lebih rendah dibanding wilayah subtropis; (b) wilayah selatan Indonesia mengalami penurunan curah hujan, sedangkan wilayah utara akan mengalami peningkatan curah hujan. Perubahan pola hujan tersebut menyebabkan berubahnya awal dan panjang musim hujan. Di wilayah Indonesia bagian selatan, musim hujan yang makin pendek akan menyulitkan upaya meningkatkan indeks pertanaman (IP) apabila tidak tersedia varietas yang berumur lebih pendek dan tanpa rehabilitasi jaringan irigasi. Meningkatnya hujan pada musim hujan menyebabkan tingginya frekuensi kejadian banjir, sedangkan menurunnya hujan pada musim kemarau akanmeningkatkan risiko kekekeringan. Sebaliknya, di wilayah Indonesia bagian utara,meningkatnya hujan pada musim hujan akan meningkatkan peluang indeks penanaman, namun kondisi lahan tidak sebaik di Jawa. Tren perubahan ini tentunya sangat berkaitan dengan sektor pertanian.

(full texk klik disini .pdf)

Pemerintah Harus Amankan Sawah Produktif

SOREANG, (PRLM).- Luas areal persawahan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, yang beralih fungsi setiap hari mencapai 100 hektare. Untuk itu, pemerintah daerah harus ikut aktif mengamankan areal sawah produktif agar swasembada beras bisa terus dipertahankan.

"Kami merasa prihatin dengan makin maraknya alih fungsi atau konversi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri. Di seluruh Indonesia, setiap hari ada 100 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi," kata anggota Komisi IV DPR RI, H. Ma’mur Hasanuddin.

Ma’mur mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi misi ketahanan pangan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan pemerintah daerah. "Upaya perlindungan lahan pertanian seperti yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 akan sia-sia tanpa peran pemerintah daerah," kata anggota DPR RI asal Kab. Bandung ini.

Menurut dia, DPR RI saat ini merevisi UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan memasukkan komponen peternakan dan perikanan sebagai bagian dari ketahanan pangan. "Bahkan, masih ada kemungkinan, sektor perkebunan dan hortikultura akan dimasukkan juga," katanya.

(lebih lengkap -klik disini-)